Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengawasan Pelaksanaan APBD Sleman
APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) merupakan alat pengelolaan keuangan yang penting bagi sebuah daerah. Namun, untuk memastikan APBD tersebut dapat dijalankan dengan baik dan efisien, diperlukan pengawasan yang transparan dan akuntabel. Di Sleman, upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD sudah mulai dilakukan.
Menurut Bupati Sleman, Sri Purnomo, transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pelaksanaan APBD sangat penting untuk memastikan bahwa dana publik digunakan dengan tepat dan efisien. Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan APBD sebagai bentuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah.
Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Sleman untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD adalah dengan menggelar rapat terbuka secara rutin. Menurut Kepala Biro Pemerintahan Setda Kabupaten Sleman, rapat terbuka ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penggunaan dana APBD serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan menyampaikan saran.
Selain itu, Pemerintah Sleman juga telah memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengawasi pelaksanaan APBD. Menurut Kepala BPK Perwakilan Sleman, peran BPK sangat penting dalam memastikan bahwa penggunaan dana APBD sesuai dengan ketentuan dan tidak terjadi penyimpangan.
Menurut pakar tata kelola keuangan publik, Dr. Andi Wijaya, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengawasan pelaksanaan APBD Sleman merupakan langkah yang sangat positif. “Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, akan semakin sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik korupsi atau penyalahgunaan dana publik,” ujarnya.
Dengan adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengawasan pelaksanaan APBD Sleman, diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Selain itu, hal tersebut juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan memperkuat tata kelola keuangan publik di daerah tersebut.