Korupsi merupakan masalah serius yang harus ditanggulangi dengan strategi pengawasan yang tepat di Sleman. Menurut data dari KPK, Sleman termasuk salah satu daerah dengan tingkat korupsi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan yang efektif untuk menekan dan mencegah praktik korupsi di wilayah ini.
Salah satu strategi pengawasan yang tepat adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurut Dr. Haryo Kuncoro, seorang pakar ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, “pengawasan yang tepat harus dilakukan dengan mengedepankan transparansi dalam penggunaan anggaran serta memastikan akuntabilitas para pejabat daerah dalam pengelolaan keuangan.”
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi strategi yang efektif. Bapak Budi Setiawan, seorang aktivis anti-korupsi, menyatakan bahwa “partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan merupakan kunci utama dalam memerangi korupsi. Dengan melibatkan masyarakat, para pejabat daerah akan lebih berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah.”
Penguatan lembaga pengawasan internal seperti Inspektorat Daerah Sleman juga perlu dilakukan. Kepala Inspektorat Daerah Sleman, Bapak Sigit Pramono, mengatakan bahwa “Inspektorat Daerah Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal agar lebih efektif dalam mendeteksi dan mencegah praktik korupsi.”
Selain itu, kerjasama antara lembaga pengawasan seperti KPK, BPK, dan Kejaksaan dalam melakukan supervisi dan koordinasi juga sangat penting. Menurut Dr. Adi Prasetijo, seorang ahli hukum administrasi negara, “sinergi antara lembaga pengawasan akan memperkuat upaya pencegahan korupsi di Sleman.”
Dengan menerapkan strategi pengawasan yang tepat seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, melibatkan masyarakat, memperkuat lembaga pengawasan internal, dan meningkatkan kerjasama antar lembaga pengawasan, diharapkan praktik korupsi di Sleman dapat diminimalisir dan dihilangkan. Sehingga Sleman dapat menjadi daerah yang bersih dari korupsi dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.