Peran masyarakat dalam memantau pelaporan dana desa Sleman memegang peranan yang sangat vital dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Dana desa merupakan sumber daya yang sangat penting bagi pembangunan di tingkat desa, oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang ketat agar dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut Bambang Suryadi, Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW), “Peran masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa adalah kunci utama dalam mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan dana desa.” Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa.

Namun, sayangnya masih banyak kasus penyalahgunaan dana desa yang terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam memantau pelaporan dana desa masih belum optimal. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga pengawas seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam hal ini, Andi Widjajanto, Kepala BPK RI, menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam memantau penggunaan dana desa. “Masyarakat sebagai pemilik dana desa harus terlibat secara aktif dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan,” ujarnya.

Sebagai masyarakat Sleman, kita semua memiliki tanggung jawab untuk ikut serta dalam memantau penggunaan dana desa. Kita harus proaktif dalam meminta laporan keuangan yang jelas dan transparan dari pemerintah desa, serta melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan dana desa kepada lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, peran masyarakat dalam memantau pelaporan dana desa Sleman bukan hanya sekedar sebuah tugas, namun juga merupakan bentuk kontribusi nyata dalam pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengawal penggunaan dana desa untuk kepentingan masyarakat secara maksimal.